Poligami merupakan kegiatan menikahi lebih dari satu pasangan dalam satu waktu yang masih menjadi kontroversi di Indonesia. Beberapa kalangan menilai bahwa poligami merupakan suatu hal yang sah dalam ajaran agama Islam, sementara sebagian lagi menilainya sebagai tindakan yang tidak adil terhadap pasangan pertama. Namun, di Indonesia, poligami terdapat larangan dan aturan yang jelas.
Sejarah Larangan Poligami di Indonesia
Larangan poligami di Indonesia telah diatur sejak zaman penjajahan Belanda melalui peraturan pemerintah kolonial tahun 1917. Aturan ini kemudian diatur kembali dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata) pada tahun 1920. Aturan ini kemudian diperbaharui dalam undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan undang-undang no. 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Larangan Poligami dalam Hukum Pernikahan di Indonesia
Undang-undang tentang perkawinan di Indonesia secara tegas melarang poligami kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang telah ditetapkan oleh hukum. Pasal 3 ayat (2) undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa “Seorang suami hanya dapat mempunyai satu istri pada satu waktu”. Pasal ini memberikan jaminan kepada istri pertama bahwa suaminya tidak akan menikahi wanita lain selama ia masih hidup.
Untuk dapat melakukan poligami di Indonesia, seorang suami harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama adalah harus mendapat izin dari istri pertama dan pengadilan agama. Suami juga harus membuktikan bahwa ia mampu memenuhi kebutuhan finansial untuk merawat lebih dari satu keluarga.
Akibat Hukum Bagi Pelaku Poligami
Bagi seorang suami yang melanggar larangan poligami di Indonesia, hukumannya dapat beragam tergantung dari kondisi dan keadaan yang terjadi. Jika suami melakukan poligami tanpa izin dari istri pertama dan pengadilan agama, maka ia dapat dijerat dengan tindakan pidana dan dapat dipenjara selama 5 tahun.
Selain itu, suami juga dapat dijatuhi sanksi pidana jika ia memalsukan dokumen untuk memperoleh izin poligami atau jika ia tidak memenuhi kewajiban finansial untuk merawat keluarga.
Penutup
Secara hukum, poligami di Indonesia merupakan tindakan yang dilarang kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang telah ditetapkan. Larangan poligami ini bertujuan untuk melindungi hak-hak istri pertama serta menghindari terjadinya ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, seorang suami harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan dengan matang sebelum melakukan poligami.
